Lanskap politik dan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah belakangan ini kerap dibayang-bayangi oleh keriuhan di Morowali. Tidak dapat disangkal, mega proyek nikel yang membawa aliran modal asing kerap memicu tabrakan sosial. Kehadiran pekerja serta arus kapital global seringkali memantik friksi di tengah masyarakatnya, hingga menjadikan kabupaten ini seumpama laboratorium konflik industrial yang tak pernah sepi dari perhatian.
Jika kita menggeser pandangan ke sisi Timur Morowali, niscaya kita menemukan kabupaten yang dapat dianalogikan semisal “raksasa yang sunyi”. Kabupaten itu adalah Banggai. Sejak kilang gas alam cair Donggi-Senoro beroperasi pada 2015, kabupaten yang merayakan ulang tahun ke-66 pada bulan Juli ini telah bermetamorfosis menjadi episentrum energi global. Berkat nilai investasi yang gigantik, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai konsisten di atas 2 triliun. Berbeda dengan tetangganya, guncangan kapitalisme global di Banggai terserap dengan elegan. Transformasi pesat akibat modernisasi yang didorong oleh arus modal tidak serta-merta memicu segregasi sosial dan konflik horizontal yang akut.
Lantas apa yang menyebabkan Kabupaten Banggai mampu mengelola arus besar investasi multinasional tanpa kehilangan kohesi sosialnya? Jawabannya tidak terletak pada angka-angka ekonomi, melainkan pada akar sejarah identitas kebudayaan Banggai itu sendiri.
“Ruang Ketiga”
Dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, Banggai sesungguhnya merupakan manifestasi dari apa yang disebut oleh pemikir poskolonial, Homi K. Bhabha, dengan ruang ketiga (third space). Lewat term teknikal ini, Bhabha menekankan bahwa tidak ada identitas yang murni. Sebaliknya, identitas merupakan pengertian tentang diri yang terus didefinisikan oleh masyarakat sebagai hasil dari proses benturan, negosiasi, dan persilangan antar peradaban yang terjadi di ruang ketiga hingga melahirkan suatu bentuk budaya hibrida.
Sebelum adanya pemahaman tentang kultur yang lahir dari hibridisasi, budaya kerap dilihat dari kacamata esensialisme. Aliran ini terpaku pada klaim-klaim keaslian dan kemurnian. Celakanya, identitas yang dipahami secara kaku justru tidak produktif ketika komunitas lokal dipertemukan dengan “yang lain”, di mana kehadirannya di suatu wilayah seringkali didorong oleh mesin korporasi. Bagi komunitas yang percaya pada identitas versi esensialis, pihak “yang lain” merupakan ancaman. Konsekuensinya, interaksi dengan kelompok sosial lain dapat menimbulkan resistensi serta konflik terbuka.
Alih-alih terjebak dalam esensialisme, sejarah memperlihatkan bahwa kelenturan kultural Banggai sejatinya bukan perkara baru. Paling kurang, sumber-sumber Cina bertarikh 1304 M. telah mencatat keberadaan Banggai di dalam jaringan perdagangan maritim internasional. Masih pada abad keempat belas, Kakawin Nagara-Ketagama karya Mpu Prapanca ikut menyinggung Banggai.
Pencantuman Banggai di dalam dua sumber historis itu tidak lepas dari signifikansinya sebagai penghasil bijih besi. Di luar keris Majapahit yang terbuat dari bijih besi dan nikel Banggai, Anthony Reid turut menyinggung bahwa parang, kapak, dan pisau yang digunakan di daerah-daerah eksportir rempah di Kepulauan Maluku menggunakan bahan baku dari Banggai.
Di luar Cina dan dua imperium besar di Nusantara (Majapahit dan Ternate), Banggai juga berinteraksi dengan kolonialisme Eropa sejak abad keenam belas hingga awal abad kedua puluh. Biarawan Spanyol, Andrés Urdaneta, tiba di Banggai pada 1532. Tiga dekade kemudian, salah seorang putra Raja Banggai diketahui pernah didekati agar memeluk agama Kristen.
Memasuki abad berikutnya, Banggai bersinggungan dengan kebudayaan Bugis yang berkembang menjadi kekuatan baru di bagian Timur Indonesia pasca Perjanjian Bongaya. Praktis, sejak saat itu hingga paruh pertama abad kedua puluh, Banggai berkelindan di antara tiga kekuatan yang saling memperebutkan pengaruh di wilayahnya, yakni Ternate, Bugis, dan Hindia Belanda.
Ketika industri sabun dan margarin di dunia tumbuh pada penghujung abad kesembilan belas, Banggai tampil sebagai salah satu daerah utama penyedia bahan bakunya. Pada periode yang disebut oleh Christiaan G. Heersink dengan era emas hijau ini pemerintah Hindia Belanda membangun infrastruktur jalan, jembatan, pergudangan, pelabuhan, dan gedung kepabeanan secara masif di pesisir lengan Pulau Sulawesi guna mendukung rantai distribusi kopra. Sisa-sisa perkebunan kelapa dari era kolonial itu masih dapat kita temukan hari ini. Agribisnis kelapa di Banggai menarik para pendatang dari beragam latar belakang etnis untuk ikut di dalam dinamika ekonomi kopra. Dan, sekali lagi, orang Banggai berinteraksi dengan kebudayaan di luar diri mereka.
Tidak berhenti sampai di situ, agilitas kebudayaan Banggai kembali diuji ketika gelombang transmigran dari Jawa, Bali, dan Lombok tiba pada abad kedua puluh dan diperkenankan untuk membuka lahan pertanian di berbagai lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI). Di hadapan keberagaman yang baru hadir tersebut, orang Banggai tidak kehilangan kreativitas dalam memahami diri mereka di tengah perjumpaan dengan budaya yang lain.
Merawat Mentalitas
Berkat kemampuan menyerap elemen-elemen baru sembari memelihara tradisi lokal, tidak berlebihan jika identitas kebudayaan Banggai dilihat sebagai perwujudan konsep kultur hibrida yang bertolak belakang dengan doktrin esensialisme. Ketika banyak daerah di Tanah Air lupa pada kapasitas adaptifnya dan terbata-bata di hadapan modernitas, warga Banggai mampu merawat mentalitasnya untuk terus hidup di tengah zaman yang bergerak.
Kehadiran industri gas alam cair Donggi-Senoro seumpama pengulangan dalam bentuk yang berbeda dari lingkaran historis tentang kontribusi global Banggai pada satu abad yang lalu. Untuk kesekian kalinya, kelenturan identitas Banggai yang lahir dari hibriditas di ruang ketiga mengalami reproduksi. Boleh jadi akan terus seperti itu hingga di titik perjumpaan antar budaya pada lembaran sejarah berikutnya.
Tulisan ini terbit pertama kali di Harian Mercusuar (13 Juli 2026).
